Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025 • 15 Jul 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

literasihukum.com/peraturan/6960/perubahan-atas-peraturan-bupati-belitung-nomor-11-tahun-2025-tentang-pembebasan-retribusi-persetujuan-bangunan-gedung-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah

…2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 28 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

literasihukum.com/peraturan/12884/pembebasan-retribusi-persetujuan-bangunan-gedung-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Opini • 27 Jan 2026

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

literasihukum.com/legislasi-ugal-ugalan-otoritarianisme-prosedural

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/fleksibilitas-tanpa-keadilan-tantangan-hukum-ketenagakerjaan-pasca-uu-cipta-kerja

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Materi Hukum • 02 May 2025

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis

literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana

KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.

Berita • 20 Jan 2026

MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi

news.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi

MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Materi Hukum • 29 Mar 2024

Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap

literasihukum.com/pasal-pencemaran-nama-baik-pasca-putusan-mk

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang a...

Opini • 17 May 2024

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tantangan, dan Masa Depan

literasihukum.com/peran-tantangan-kejaksaan-republik-indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, tantangan, dan strategi memperkuat integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.