Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 19/PMK.03/2008 · Tahun 2008

Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

literasihukum.com/peraturan/15461/tata-cara-pembetulan-kesalahan-tulis-kesalahan-hitung-danatau-kekeliruan-penerapan-ketentuan-tertentu-dalam-peraturan-perundang-undangan-perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Berita • 30 Mar 2026

Polemik Pengalihan Penahanan Yaqut: Legitimasi KPK Dipertanyakan

news.literasihukum.com/polemik-pengalihan-penahanan-yaqut-legitimasi-kpk-dipertanyakan

KPK alihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut. Keputusan kontroversial ini picu pertanyaan soal transparansi dan keadilan. Apa dampak hukumnya?

Opini • 20 Jun 2024

Pro-Kontra Terkait Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online

literasihukum.com/pro-kontra-terkait-wacana-pemberian-bansos-untuk-korban-judi-online

Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Opini • 18 Aug 2025

Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?

literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa

Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.

Opini • 07 Feb 2024

Mahkamah Konstitusi RI: Kenali Lebih Dekat Sejarah, Tugas dan Kewenangannya

literasihukum.com/mahkamah-konstitusi

Kenali lebih dekat sejarah, tugas, serta kewenangan Mahkamah konstitusi RI sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Berita • 16 May 2024

KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah

news.literasihukum.com/kpu-bantah-gugatan-pdi-p-2024

KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Materi Hukum • 18 Apr 2024

Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi

literasihukum.com/kewajiban-ahli-waris-melunasi-utang-pajak

Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.