Yerry Miagoni Duga Ada Kecurangan 14.870 Suara di Pemilu Papua Tengah, Bawaslu Benarkan
Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Papua Tengah.
Pencarian
“Lalu Kabur”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Menyoal Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat secara Yudisial dan Non-Yudisial di Indonesia
…elaskan mengenai pengertian HAM serta upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.
Jika Kehilangan Barang karena Dicuri: Hukuman Pelaku di KUHP Baru Berapa Tahun?
…b di keramaian, HP hilang di kafe, motor lenyap di parkiran, atau barang belanjaan dibawa kabur dari minimarket. Masalahnya, ketika Anda tanya ke sekitar atau cari di internet, jawabannya sering simpang-siur: ada yang bilang “cuma den…
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
…gujian Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). MK: Jalan Rusak Wajib Diberi Tanda atau Rambu Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurban…
Petitum: Memahami Tuntutan Penggugat dalam Gugatan Pengadilan
…nggugat kepada hakim. Secara sederhana, petitum adalah apa yang ingin dicapai penggugat melalui gugatannya. Petitum harus jelas, tegas, dan tidak kabur, serta berkaitan langsung dengan posita (uraian fakta dan dasar hukum) yang disampaikan…
Kepentingan Pribadi vs. Kewenangan Hukum: Apakah Boleh Menutup Jalan untuk Acara Pernikahan?
…iizinkan? Menurut UU LLAJ dan Perkapolri 10/2012, penggunaan jalan selain untuk keperluan lalu lintas adalah tindakan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan. Salah satunya adalah penggunaan jalan untu…
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
…Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dinilai tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, atau masalah persamaan di hadapan hukum, k…
MK Putuskan NO Permohonan Caleg PKB Deyai, Agusten Yuppy
…I/2024 tidak memenuhi syarat formil permohonan karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Amar Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo,pada Rabu (21/5/2024) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1, MK Jakarta. “Amar Putusan. Mengadili…
Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
…as kasus-kasus pelanggaran HAM yang menonjol dan strategi penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Pendahuluan Di Indonesia, hak asasi manusia (HAM) sering menjadi topik perbincangan yang hangat baik di media massa maupun dalam diskusi akademi…
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
