Opini • 08 Feb 2024

Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah

Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.

Opini • 14 Dec 2024

TKDN: Pintu Masuk Penjualan Iphone 16 di Tanah Air

literasihukum.com/tkdn-pintu-masuk-penjualan-iphone-16-di-tanah-air

Artikel ini membahas tentang TKDN sebagai salah satu pintu masuk penjualan iPhone 16 di Indonesia yang bertujuan memajukan perekonomian nasional

Opini • 11 Mar 2026

Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi

literasihukum.com/perpres-1102025-antara-kedaulatan-ekologis-atau-legalisasi-ekstraksi

Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen finansial di bursa global.

Opini • 02 Apr 2026

Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak

literasihukum.com/lapar-di-negeri-agraris-ironi-hukum-pangan-yang-belum-memihak

Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.

Opini • 28 Apr 2026

Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Batak Toba melalui Batu Persidangan Huta Siallagan

literasihukum.com/nilai-keadilan-hukum-adat-batak-toba-batu-persidangan-huta-siallagan

Artikel ini mengulas nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba yang tercermin melalui praktik di Batu Persidangan Huta Siallagan. Pembahasan menyoroti prinsip musyawarah, keadilan komunal, serta pemulihan hubungan sosial sebagai inti penye…

Opini • 29 Dec 2025

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

literasihukum.com/pilkada-langsung-vs-dprd-demokrasi-lokal

…lalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Materi Hukum • 22 Jun 2024

Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah

literasihukum.com/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat

Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Opini • 24 Mar 2023

Menakar ‘Drama’ Kebijakan Food Estate: Sebuah Serangan Neo-Kolonialisme Agraria Terhadap Masyarakat Adat dengan Kemasan Baru

literasihukum.com/drama-kebijakan-food-estate

Literasi Hukum - Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan menyediakan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan atau Food Estate. Namun, kebijakan i...