Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 32 · Tahun 2024

Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

literasihukum.com/peraturan/17939/tanggung-jawab-perusahaan-platform-digital-untuk-mendukung-jurnalisme-berkualitas

…raturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas

Opini • 29 Dec 2024

Mandok Hata: Tradisi Demokrasi Lokal dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba

literasihukum.com/mandok-hata-tradisi-demokrasi-lokal-dalam-perspektif-hukum-adat-batak-toba

…ikel ini membahas tradisi Mandok Hata dalam budaya Batak Toba dan perannya sebagai sarana demokrasi.

Kamus Hukum

Forensik digital

literasihukum.com/kamus-hukum/1020/forensik-digital

Forensik digital Istilah kekayaan intelektual, data, atau teknologi informasi yang berkaitan dengan forensik digital. Kategori: Hukum Acara Perdata, Hukum Siber & Data Contoh: Forensik digital: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan hak, izi…

Materi Hukum • 15 Feb 2024

Nilai Dasar Demokrasi dalam Pemilu

literasihukum.com/nilai-dasar-demokrasi-dalam-pemilu

Membahas tentang nilai-nilai dasar demokrasi yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan pilihan atau pandangan politik

Opini • 18 Feb 2024

Paradigma Pers dan Media sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/pers-dan-media-massa-pilar-demokrasi

Literasi Hukum - Pers dan media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keduanya memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada publik secara...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi

…san Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

…UU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Opini • 29 Dec 2025

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

literasihukum.com/pilkada-langsung-vs-dprd-demokrasi-lokal

…ung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Opini • 15 Aug 2025

Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi

literasihukum.com/ketika-daerah-primitif-mengajarkan-demokrasi

…sformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis

Opini • 07 Mar 2023

Perjanjian Baku di Indonesia

literasihukum.com/perjanjian-baku-di-indonesia

Pelajari masalah dari perjanjian baku dan penyelesaiannya.