Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia
Pencarian
“Pencabutan Hak Politik Koruptor”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia
Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029
Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029
Satu Data Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Hak Asasi Manusia
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian: Kapan Jatuh ke Ibu dan Kapan Bisa Beralih ke Ayah?
Panduan hukum hak asuh anak pasca-perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak, prioritas ibu, dan syarat hak asuh beralih ke ayah.
Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN: Istana Buka Suara, Dewan Pers Turun Tangan
Mensesneg buka suara soal pencabutan ID Pers jurnalis CNN Indonesia usai bertanya ke Presiden. Dewan Pers minta akses liputan segera dipulihkan.
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
…komitmen serius dalam memerangi korupsi. Menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, Presiden berhak menetapkan Perppu dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Walaupun UUD 1945 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai 'kegentingan yang memak…
