Opini • 03 Jan 2026

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

literasihukum.com/no-viral-no-justice-diskresi-algoritma-negara-hukum

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.

Opini • 19 Mar 2026

Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?

literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi

Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.

Opini • 21 Feb 2026

Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi

literasihukum.com/menagih-akuntabilitas-nominasi-hakim-konstitusi

Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.

Opini • 22 Apr 2026

Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025

literasihukum.com/daluwarsa-phi-pasca-putusan-mk-132-puu-xxiii-2025

Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.

Opini • 01 Apr 2024

Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik

literasihukum.com/transisi-pendaftaran-hak-tanggungan

Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggungan beserta implikasinya secara sosiologis m...

Opini • 02 Jul 2025

Regulasi Green IT Indonesia: Mengisi Kekosongan Hukum di Era Digital

literasihukum.com/regulasi-green-it-indonesia-mengisi-kekosongan-hukum-di-era-digital

Teknologi informasi menyumbang krisis iklim. Namun, Indonesia hadapi kekosongan hukum untuk menerapkan Green IT. Pelajari celah regulasi dan solusinya di sini.

Opini • 29 Dec 2025

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.