Opini • 19 Feb 2026

Makan Bergizi Gratis: Mengenyangkan Perut, Mengerdilkan Nalar?

literasihukum.com/salah-kaprah-konstitusi-mengenyangkan-perut-mengerdilkan-pikiran

Program makan bergizi gratis alihkan fokus dari tujuan konstitusi: mencerdaskan bangsa. Negara abai pada kualitas pendidikan, terjebak populisme.

Opini • 11 Feb 2026

Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru

literasihukum.com/menakar-bahaya-latent-perjanjian-penundaan-penuntutan-bagi-korporasi-dalam-kuhap-baru

Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.

Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Opini • 02 Jul 2025

Regulasi Green IT Indonesia: Mengisi Kekosongan Hukum di Era Digital

literasihukum.com/regulasi-green-it-indonesia-mengisi-kekosongan-hukum-di-era-digital

Teknologi informasi menyumbang krisis iklim. Namun, Indonesia hadapi kekosongan hukum untuk menerapkan Green IT. Pelajari celah regulasi dan solusinya di sini.

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 03 Oct 2025

Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Stunting atau Masalah Baru?

literasihukum.com/kritik-program-makan-bergizi-gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk atasi stunting justru timbulkan masalah keracunan dan inefisiensi. Simak kritik dan solusinya

Opini • 03 Jan 2026

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

literasihukum.com/no-viral-no-justice-diskresi-algoritma-negara-hukum

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 26 Mar 2026

Mengapa WFH Tidak Akan Menyelamatkan APBN dari Lonjakan Harga Minyak

literasihukum.com/mengapa-wfh-tidak-akan-menyelamatkan-apbn-dari-lonjakan-harga-minyak

Mengapa WFH gagal selesaikan krisis energi? Artikel ini mengulas pergeseran beban tanggung jawab ke individu yang gagal dalam menyentuh akar masalah energi.

Opini • 29 Apr 2026

Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI

literasihukum.com/kecelakaan-kereta-api-bekasi-tanggung-jawab-hukum-kai

Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transportasi