Opini • 18 Aug 2025

Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?

literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa

Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Opini • 29 Aug 2025

Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol

literasihukum.com/di-bawah-roda-kekuasaan-polisi-hukum-dan-rasa-keadilan-untuk-korban-ojol

Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.

Opini • 06 Jan 2026

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.

Opini • 04 Jan 2026

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik

Opini • 30 Dec 2025

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

literasihukum.com/kriminalisasi-balik-ancaman-pelapor-kejahatan

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 25 Apr 2026

Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara

literasihukum.com/makan-bergizi-gratis-dan-ujian-keberpihakan-negara

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.

Opini • 08 May 2026

May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian

literasihukum.com/may-day-2026-saat-buruh-menghadapi-phk-tanpa-kepastian

May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas industri.

Opini • 05 May 2026

Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik

literasihukum.com/salah-kaprah-lpdp-memaknai-bela-negara

Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik