“hak adat Papua”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Sejarah dan Perkembangan Tata Hukum Indonesia
…hingga terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila serta perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini juga memaparkan upaya Indonesia dalam menciptakan tata hukum yang mencerminkan identitas nasional dan keberagaman masya…
Putusan MK: Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
…n pemungutan suara ulang,” ungkap Ketua Majelis Panel, Suhartoyo, didampingi oleh 8 orang Hakim Konstitusi lainnya. Mahkamah dalam pertimbangannya yang diucapkan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut bahwa ketidakjujuran saudari Susi…
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
…kum - Fenomena Suku Baduy, khususnya Baduy Dalam, yang secara konsisten tidak menggunakan hak pilih dan tidak pernah memiliki perwakilan di lembaga legislatif, merupakan anomali menarik dalam demokrasi elektoral Indonesia. Secara normatif,…
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
Literasi Hukum - Dalam masyarakat adat Batak Karo, harta pusaka tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna simbolik dan filosofis yang mendalam. Harta tersebut mencerminkan identitas marga, kehormatan keluarga, serta k…
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
…Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
KPU Target Penetapan Pemenang Pemilu 2024 Hari Ini! Siapakah Juaranya?
…telah menyelesaikan rekapitulasi suara dari 33 provinsi dan 128 PPLN. Rekapitulasi untuk Papua Barat Daya akan dilanjutkan pada Senin malam. Sedangkan empat provinsi terakhir, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan, dijadwal…
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
…tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
…MUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia
…kum. Guna merealisasikan terwujudnya negara hukum tersebut, maka perlu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum serta keadilan. Penyelesaian Sengketa Waris Kekuasaan kehakiman d…
Pengakuan dan Perlindungan Mayarakat Hukum Adat
…da) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Mayarakat Hukum Adat
