Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~14ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Jan 2026
Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
literasihukum.com/Jalan-Terjal-Pemberantasan-Korupsi-di-Era-Prabowo
…, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
Opini
• 22 Feb 2026
Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?
literasihukum.com/pilkada-oleh-dprd-apa-dampaknya-buat-kita
Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?
Opini
• 30 May 2023
2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup
literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional
Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...
Opini
• 10 Jun 2023
Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital
literasihukum.com/kelompok-kepentingandemokrasidigital
Literasi Hukum - Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak...
Opini
• 26 Oct 2024
Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?
literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol
Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai
Opini
• 06 Jan 2026
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Opini
• 21 Feb 2026
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
literasihukum.com/menagih-akuntabilitas-nominasi-hakim-konstitusi
…lisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
Opini
• 14 Aug 2025
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Opini
• 17 May 2024
Analisis Hukum Legalitas Ganja di Amerika Serikat: Sejarah, Dampak Ekonomi, dan Masa Depan
literasihukum.com/legalitas-ganja-di-amerika-serikat
Artikel ini membahas legalitas ganja di AS, termasuk sejarah, status hukum saat ini, dampak ekonomi, dan prospek masa depan.
Opini
• 14 Feb 2026
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
literasihukum.com/sawatisasi-prabowo-dan-konsep-green-state-vision-oleh-opm
…onflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.