Opini • 04 Jun 2024

Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024

literasihukum.com/tabungan-perumahan-rakyat

Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.

Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Opini • 20 Jun 2025

Paradoks ODOL: Supir Truk, Kriminalisasi Struktural, dan Ilusi Penegakan Hukum di Indonesia

literasihukum.com/paradoks-odol-supir-truk-kriminalisasi-struktural-dan-ilusi-penegakan-hukum-di-indonesia

Artikel ini mengupas tuntutan sopir, cacat struktural hukum lalu lintas, dan solusi reformasi agar hukum lebih adil bagi buruh jalanan.

Opini • 21 Jun 2025

Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik

literasihukum.com/undang-undang-dan-jebakan-hukum-formalistik

Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pentingnya reformasi.

Opini • 01 Apr 2026

Pancasila dalam Penggunaan Artificial Intelligence di Dunia Seni

literasihukum.com/pancasila-dalam-penggunaan-artificial-intelligence-di-dunia-seni

AI dalam seni perlu dikawal agar selaras dengan Pancasila. Inovasi harus adil, hargai hak cipta, lindungi seniman dari dampak negatif AI.

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 21 Apr 2026

Kartini dan Hukum yang Belum Selesai

literasihukum.com/kartini-dan-hukum-yang-belum-selesai

Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga representasi di institusi hukum.

Opini • 05 May 2026

Antara Demonstrasi dan Destruksi: Aksi Ricuh Hari Buruh di Bandung

literasihukum.com/antara-demonstrasi-dan-destruksi-aksi-ricuh-hari-buruh-di-bandung

Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?

Opini • 04 May 2026

Jangan Biarkan Premanisme Berkedok Ormas Merusak Iklim Usaha Nasional

literasihukum.com/jangan-biarkan-premanisme-berkedok-ormas-merusak-iklim-usaha-nasional

Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, munculnya berbagai tindakan premanisme yang berlindung di balik atribut Organisasi Kemasyara…