Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 18 Jan 2024
Memahami Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
literasihukum.com/memahami-hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia
Artikel ini membahas hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan disertai pula dengan asas yang berlaku juga contoh peraturan perundang-undangan yang bermasalah. foto: SMKN1 Bont...
Opini
• 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Opini
• 22 Jan 2024
Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
literasihukum.com/amandemen-uud-1945-penguatan-bakamla
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...
Opini
• 13 Jul 2024
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/pencabutan-hak-politik-koruptor
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Opini
• 02 Jan 2025
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Opini
• 01 Aug 2025
Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden
literasihukum.com/amnesti-dan-abolisi-memahami-hak-prerogatif-presiden
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Opini
• 28 Mar 2025
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Opini
• 05 Sep 2025
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
literasihukum.com/sarjana-untuk-admin-toko-lalu-dpr
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras
Opini
• 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Opini
• 09 Dec 2025
Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?
literasihukum.com/banjir-sumatera-2025-bencana-ekologis
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku adil?
Pasang Iklan