Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 3140 dari 40 hasil · ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 18 Jan 2024
Memahami Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
literasihukum.com/memahami-hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia
Artikel ini membahas hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan disertai pula dengan asas yang berlaku juga contoh peraturan perundang-undangan yang bermasalah. foto: SMKN1 Bont...
Opini • 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Opini • 22 Jan 2024
Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
literasihukum.com/amandemen-uud-1945-penguatan-bakamla
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...
Opini • 13 Jul 2024
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/pencabutan-hak-politik-koruptor
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Opini • 02 Jan 2025
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Opini • 01 Aug 2025
Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden
literasihukum.com/amnesti-dan-abolisi-memahami-hak-prerogatif-presiden
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Opini • 28 Mar 2025
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Opini • 05 Sep 2025
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
literasihukum.com/sarjana-untuk-admin-toko-lalu-dpr
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras
Opini • 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Opini • 09 Dec 2025
Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?
literasihukum.com/banjir-sumatera-2025-bencana-ekologis
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku adil?
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.