Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
Pencarian
“diskresi pejabat publik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
…g PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB…
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
…ran Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 89 Tahun 2018 tentang WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
…Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
…121 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
…g PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
ТАТА САRA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT АКТА TANAH/NOTARIS DAN KEPALA INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA
…eraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 120 Tahun 2022 tentang ТАТА САRA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT АКТА TANAH/NOTARIS DAN KEPALA INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
…an Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri
