Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Apr 2023
Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu
literasihukum.com/putusan-pengadilan-penundaan-pemilu
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan partai politik yang merasa dirugikan karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syara...
Opini
• 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Opini
• 03 May 2025
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Opini
• 03 Mar 2026
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Opini
• 03 Sep 2025
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Opini
• 11 Apr 2025
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Opini
• 25 Aug 2023
Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya
literasihukum.com/problematika-hukum-acara-pidana
Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...
Opini
• 03 Oct 2024
Menilik Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
literasihukum.com/menilik-ruang-kosong-dalam-undang-undang-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa
…ibilitas dalam memilih arbiter, serta tata cara pengajuan koreksi atau keberatan terhadap putusan arbitrase b...
Opini
• 21 Jun 2025
Pendidikan Gratis Tak Hanya di Sekolah Negeri: Mengupas Putusan MK dari Perspektif Keadilan dan Syariah
literasihukum.com/pendidikan-gratis-tak-hanya-di-sekolah-negeri-mengupas-putusan-mk-dari-perspektif-keadilan-dan-syariah
Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid
Opini
• 18 Mar 2023
Panduan Lengkap tentang Derden Verzet dalam Hukum Perdata
literasihukum.com/derden-verzet-dalam-hukum-perdata
Literasi Hukum - Pernahkah Anda mendengar istilah "derden verzet"? Jika belum, maka artikel ini akan menjelaskan secara detail arti dan prosedur derden verzet dalam hukum perdata di Indonesia. Derden...
Pasang Iklan