Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 2130 dari 40 hasil · ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 03 Apr 2023
Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu
literasihukum.com/putusan-pengadilan-penundaan-pemilu
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan partai politik yang merasa dirugikan karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syara...
Opini • 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Opini • 03 May 2025
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Opini • 03 Mar 2026
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Opini • 03 Sep 2025
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Opini • 11 Apr 2025
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Opini • 25 Aug 2023
Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya
literasihukum.com/problematika-hukum-acara-pidana
Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...
Opini • 03 Oct 2024
Menilik Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
literasihukum.com/menilik-ruang-kosong-dalam-undang-undang-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa
…ibilitas dalam memilih arbiter, serta tata cara pengajuan koreksi atau keberatan terhadap putusan arbitrase b...
Opini • 21 Jun 2025
Pendidikan Gratis Tak Hanya di Sekolah Negeri: Mengupas Putusan MK dari Perspektif Keadilan dan Syariah
literasihukum.com/pendidikan-gratis-tak-hanya-di-sekolah-negeri-mengupas-putusan-mk-dari-perspektif-keadilan-dan-syariah
Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid
Opini • 18 Mar 2023
Panduan Lengkap tentang Derden Verzet dalam Hukum Perdata
literasihukum.com/derden-verzet-dalam-hukum-perdata
Literasi Hukum - Pernahkah Anda mendengar istilah "derden verzet"? Jika belum, maka artikel ini akan menjelaskan secara detail arti dan prosedur derden verzet dalam hukum perdata di Indonesia. Derden...
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.