Menampilkan 21–28 dari 28 hasil
· ~141ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 07 Aug 2023
Asas Retroaktif V. Asas Legalitas: Pengertian dan Larangannya
literasihukum.com/asas-retroaktif-v-asas-legalitas
Literasi Hukum - Pelajari apa itu asas retroaktif, bagaimana keberlakuan asa retroaktif, dan bagaimana secara panjang pengaturan mengenai asas retroaktif dalam hukum nasional Indonesia dan hukum inter...
Opini
• 06 Feb 2024
Pelaksanaan Smart Contract dan Kebebasan Berkontrak
literasihukum.com/pelaksanaan-smart-contract
Artikel membahas mengenai penerapan Smart contract di masyarakat dengan adanya kebebasan bekontrak yang terjadi antara para pihak.
Opini
• 23 Jan 2024
Pemutusan Kontrak Sepihak: Ulasan Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018
literasihukum.com/pemutusan-kontrak-sepihak
Artikel ini berisi tentang Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018 yang memuat norma pemutusan kontrak sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan ditinjau mengenai keabsahan pemutusan kontrak se...
Opini
• 14 Jul 2024
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
literasihukum.com/kuhp-baru-dan-pasal-penghinaan-presiden
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Berita
• 28 Feb 2025
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
news.literasihukum.com/fakultas-hukum-upn-veteran-jatim-dan-uitm-malaysia-gelar-kuliah-tamu-internasional-bahas-kontrak-konstruksi-indonesia-malaysia
…” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Opini
• 01 Apr 2025
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
literasihukum.com/militer-di-ruang-siber-langkah-strategis-atau-ancaman-bagi-kebebasan-digital
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Opini
• 02 May 2025
Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
literasihukum.com/penyiksaan-dalam-sistem-peradilan-pidana
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Opini
• 03 Feb 2025
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
literasihukum.com/perkembangan-hukum-pidana-dan-kebijakan-hukum-pidana-di-indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan