“Fiskal”

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2023 · literasihukum.com/peraturan/330361/pemberian-insentif-fiskal-berupa-pembebasan-atas-pokok-retribusi-pelayanan-pasar-bagi-pedagang-untuk-direlokasi-ke-pasar-rakyat-sukadana

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI PEDAGANG UNTUK DIRELOKASI KE PASAR RAKYAT SUKADANA

…ran Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAGI PEDAGANG UNTUK DIRELOKASI KE PASAR RAKYAT SUKADANA

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Keuangan · No. 103 · Tahun 2023 · literasihukum.com/peraturan/270988/pemberian-dukungan-fiskal-melalui-kerangka-pendanaan-dan-pembiayaan-dalam-rangka-percepatan-transisi-energi-di-sektor-ketenagalistrikan

Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/329172/pemberian-insentif-fiskal

Pemberian Insentif Fiskal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Walikota (Perwali) · No. 4 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/326577/pemberian-insentif-fiskal-kepada-wajib-retribusi-atas-penyediaan-tempat-kegiatan-usaha-berupa-pasar-grosir-pertokoan-dan-tempat-kegiatan-usaha-lainnya

Pemberian Insentif Fiskal Kepada Wajib Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

…uran Walikota (Perwali) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Wajib Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Keuangan · No. 127 · Tahun 2024 · literasihukum.com/peraturan/313088/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-65-tahun-2024-tentang-peta-kapasitas-fiskal-daerah

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

…tang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Keuangan · No. 84 · Tahun 2023 · literasihukum.com/peraturan/268292/peta-kapasitas-fiskal-daerah

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Keuangan · No. 93 · Tahun 2024 · literasihukum.com/peraturan/311431/platform-digital-sinergi-kebijakan-fiskal-nasional

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Walikota (Perwali) · No. 22 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/336851/tata-cara-pemberian-insentif-fiskal-pajak-daerah-bagi-pelaku-usaha-di-kota-palangka-raya

Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palangka Raya

…kota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Di Kota Palangka Raya

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Keuangan · No. 101 · Tahun 2024 · literasihukum.com/peraturan/311475/tata-cara-penilaian-kesesuaian-rancangan-kebijakan-umum-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-rancangan-prioritas-dan-plafon-anggaran-sementara-dengan-kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal

Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

…tas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Simpan Riset

Opini · 25 Dec 2024 · literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Oleh Probo Pribadi S.M

Simpan Riset