Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo
…ene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.
Pencarian
“pelayanan publik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
…pakan suatu dokumen yang berisi analisis mendalam mengenai suatu isu hukum atau kebijakan publik. Naskah ini biasanya disusun oleh para ahli hukum, akademisi, atau pakar di bidang terkait. Naskah akademik berfungsi sebagai sumber referensi…
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
…formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
…i asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Proyek Mewah Gubernur Kaltim: Mobil, Renovasi, Aksi
…intah pusat pasca instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang penghematan belanja negara. Publik pun bertubi-tubi melontarkan kritik. Banyak yang mempertanyakan prioritas kebijakan Rudy Mas'ud yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ek…
Viral Seruan “Jatuhkan Prabowo”, Fahri Hamzah Minta Publik Tetap di Koridor Konstitusi
Fahri Hamzah imbau publik taat konstitusi terkait seruan jatuhkan Prabowo. Tindakan inkonstitusional berisiko picu kekacauan. Simak selengkapnya!
Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik
…galkan kerangka historis fiqh klasik. Ia berpendapat bahwa pendekatan lama terhadap hukum publik Islam akan selalu bertabrakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di era negara-bangsa modern. Dalam karya…
Potensi Kriminalisasi Kebijakan dalam Kasus Nadiem Makarim
…pakah tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim merupakan kriminalisasi kebijakan publik? Pelajari selengkapnya, baca artikel ini!
Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
…ompok pelapor menilai pernyataan Feri yang menyebut swasembada pangan sebagai "kebohongan publik" sudah mencederai fakta di lapangan. Feri Amsari sendiri bilang klaim swasembada pangan pemerintah itu tidak sesuai dengan data statistik. Bagi…
