Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo
…ene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…ene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.
…pakan suatu dokumen yang berisi analisis mendalam mengenai suatu isu hukum atau kebijakan publik. Naskah ini biasanya disusun oleh para ahli hukum, akademisi, atau pakar di bidang terkait. Naskah akademik berfungsi sebagai sumber referensi…
…formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
…i asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
…intah pusat pasca instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang penghematan belanja negara. Publik pun bertubi-tubi melontarkan kritik. Banyak yang mempertanyakan prioritas kebijakan Rudy Mas'ud yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ek…
Fahri Hamzah imbau publik taat konstitusi terkait seruan jatuhkan Prabowo. Tindakan inkonstitusional berisiko picu kekacauan. Simak selengkapnya!
…galkan kerangka historis fiqh klasik. Ia berpendapat bahwa pendekatan lama terhadap hukum publik Islam akan selalu bertabrakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di era negara-bangsa modern. Dalam karya…
…pakah tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim merupakan kriminalisasi kebijakan publik? Pelajari selengkapnya, baca artikel ini!
…ompok pelapor menilai pernyataan Feri yang menyebut swasembada pangan sebagai "kebohongan publik" sudah mencederai fakta di lapangan. Feri Amsari sendiri bilang klaim swasembada pangan pemerintah itu tidak sesuai dengan data statistik. Bagi…