Orisinalitas Ciptaan menurut Pelindungan Hak Cipta di Indonesia
Hukum hak cipta di Indonesia tidak mengatur secara konkrit atas syarat orisinalitas dari suatu ciptaan. Implementasinya bergantung pada doktrin dan praktik.
Pencarian
“prosedur pengajuan kasasi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Hak atas kasasi
Hak atas kasasi Hak atau kepentingan yang diakui hukum terkait kasasi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Hak atas kasasi: Subjek hukum dapat menuntut pemenuhan dan penghormatan haknya. Sumber: Terminologi hukum umum Rujukan: Definisi editorial…
Pelanggaran kasasi
Pelanggaran kasasi Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan kasasi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Pelanggaran kasasi: Penilaiannya bergantung pada unsur, kerugian, dan akibat hukum yang timbul. Sumb…
Perlindungan kasasi
Perlindungan kasasi Upaya hukum, norma, atau mekanisme yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan kasasi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Perlindungan kasasi: Perlindungan biasanya dinilai dari kewajiban, larangan, dan upaya pemulihannya. S…
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK
…tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
…TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 24 Tahun 2025 tentang PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri
…Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG
…rbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG
