Opini • 19 Feb 2023

Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia

literasihukum.com/kode-etik-polri

Literasi Hukum - Setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...

Opini • 03 Sep 2025

Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik

literasihukum.com/negara-hukum-tempat-nyawa-cuma-seharga-sidang-etik

Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik internal.

Opini • 12 May 2026

Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer

literasihukum.com/kasus-andrie-yunus-reformasi-peradilan-militer

Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.

Opini • 08 Aug 2025

Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?

literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli

Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.

Opini • 04 Aug 2024

Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris

literasihukum.com/implikasi-hukum-surat-edaran-nomor-ahu-ah-02-37-tahun-2024-dalam-pengangkatan-perpindahan-dan-perpanjangan-jabatan-notaris

Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.

Opini • 18 Aug 2025

Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM

literasihukum.com/bahaya-laten-rkuhap-militer-menguasai-peradilan-dan-mengaburkan-ham

Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indonesia.

Opini • 18 Oct 2023

Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden

literasihukum.com/dissenting-opinion-putusan-mahkamah-konstitusi

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah K...

Opini • 18 May 2026

Palestina–Israel : Saat Hukum Gagal Lindungi Sipil

literasihukum.com/palestina-israel-saat-hukum-gagal-lindungi-sipil

Konflik Palestina–Israel dalam perspektif hukum internasional, mulai dari HAM, Konvensi Jenewa, hingga dugaan kejahatan perang.

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.