“impunitas militer”

Peraturan · Undang-undang Darurat · No. 26 · Tahun 1957 · literasihukum.com/peraturan/52922/anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

…at Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1950 · literasihukum.com/peraturan/51648/pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibukota

Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1955 · literasihukum.com/peraturan/51065/penetapan-undang-undang-darurat-no-33-tahun-1950-untuk-mencabut-kembali-undang-undang-darurat-republik-indonesia-serikat-no6-tahun-1950-tentang-pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibu-kota-sebagai-undang-undang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

…g Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 1997 · literasihukum.com/peraturan/46050/peradilan-militer

Peradilan Militer

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 40 · Tahun 1960 · literasihukum.com/peraturan/53572/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-no-66-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-no-117-tentang-wajib-militer

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

…mbahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Pertahanan · No. 5 · Tahun 2023 · literasihukum.com/peraturan/247359/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pertahanan-nomor-7-tahun-2010-tentang-pedoman-perizinan-pengawasan-dan-pengendalian-senjata-api-standar-militer-di-luar-lingkungan-kementerian-pertahanan-dan-tentara-nasional-indonesia

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

…7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 8 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/334091/perubahan-kedua-atas-peraturan-pangima-tentara-nasional-indonesia-nomor-28-tahun-2013-tentang-tata-cara-upacara-militer-tentara-nasional-indonesia

Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

…eraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 66 · Tahun 1958 · literasihukum.com/peraturan/52340/wajib-militer

Wajib-Militer

Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/181/pengadilan-militer

Pengadilan Militer

Pengadilan Militer Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer

Simpan Riset

Opini · 26 Jan 2026 · literasihukum.com/impunitas-korporasi-kejahatan-lingkungan-ekosida

Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida

Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Oleh Imam Sahroni Darmawan

Simpan Riset