Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~24ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 22 Mar 2023
Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN
literasihukum.com/autocratic-legalism-pemerintahan
Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...
Opini
• 29 Dec 2023
Hak Penyandang Disabilitas: Tanggung Jawab PEMDA ?
literasihukum.com/pelaksanaan-dan-tanggung-jawab-pemerintah-daerah-terhadap-hak-penyandang-disabilitas
Literasi Hukum - Artikel ini membahas komitmen Indonesia terutama pemerintah daerah terhadap Hak penyandang disabilitas yang diatur juga di dalam Convention of Right for People with Disabilites (CRPD)...
Opini
• 03 Nov 2024
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
literasihukum.com/pilkada-core-kualitas-kandidat-pemimpin-daerah
…has fenomena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Opini
• 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
…an Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Opini
• 11 Feb 2024
Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024
literasihukum.com/dirty-vote-manuver-kotor-presiden-jokowi
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...
Opini
• 16 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Opini
• 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Opini
• 18 Feb 2023
Perbandingan Konstitusi dan Kelembagaan antara Indonesia dengan Rusia berdasarkan Sistem dan Mekanisme Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/konstitusi-indonesia-dan-rusia
Literasi Hukum - Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan mutlak ada dalam suatu negara. Gagasan konstitusionalisme berupa pe...
Opini
• 09 Feb 2023
Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949
literasihukum.com/perlakuan-tawanan-perang
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949. Yuk simak pembahasannya! Ditulis oleh: Sintarda Hari (Mahasiswa Prodi Hukum Univ...
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.