Menampilkan 1120 dari 40 hasil · ~24ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 22 Mar 2023
Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN
literasihukum.com/autocratic-legalism-pemerintahan
Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...
Opini • 29 Dec 2023
Hak Penyandang Disabilitas: Tanggung Jawab PEMDA ?
literasihukum.com/pelaksanaan-dan-tanggung-jawab-pemerintah-daerah-terhadap-hak-penyandang-disabilitas
Literasi Hukum - Artikel ini membahas komitmen Indonesia terutama pemerintah daerah terhadap Hak penyandang disabilitas yang diatur juga di dalam Convention of Right for People with Disabilites (CRPD)...
Opini • 03 Nov 2024
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
literasihukum.com/pilkada-core-kualitas-kandidat-pemimpin-daerah
…has fenomena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Opini • 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
…an Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Opini • 11 Feb 2024
Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024
literasihukum.com/dirty-vote-manuver-kotor-presiden-jokowi
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...
Opini • 16 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Opini • 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Opini • 18 Feb 2023
Perbandingan Konstitusi dan Kelembagaan antara Indonesia dengan Rusia berdasarkan Sistem dan Mekanisme Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/konstitusi-indonesia-dan-rusia
Literasi Hukum - Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan mutlak ada dalam suatu negara. Gagasan konstitusionalisme berupa pe...
Opini • 09 Feb 2023
Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949
literasihukum.com/perlakuan-tawanan-perang
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949. Yuk simak pembahasannya! Ditulis oleh: Sintarda Hari (Mahasiswa Prodi Hukum Univ...
Opini • 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.