Menampilkan 1120 dari 138 hasil · ~65ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2025 • 02 Sep 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)
literasihukum.com/peraturan/5474/rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-tahun-2025-2029-rpjmd-konawe-2025-2029
…n Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)
Opini • 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Materi Hukum • 09 Feb 2024
Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!
literasihukum.com/putusan-dkpp-batalkan-penetapan-cawapres
…kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...
Opini • 06 Apr 2026
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Opini • 18 Aug 2023
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli
literasihukum.com/proporsional-tertutup-dan-terbuka
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...
Materi Hukum • 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Opini • 18 Apr 2024
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Opini • 28 May 2025
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Opini • 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
…Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini • 15 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah
…menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.