Menampilkan 11–20 dari 138 hasil
· ~65ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2025
• 02 Sep 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)
literasihukum.com/peraturan/5474/rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-tahun-2025-2029-rpjmd-konawe-2025-2029
…n Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)
Opini
• 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Materi Hukum
• 09 Feb 2024
Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!
literasihukum.com/putusan-dkpp-batalkan-penetapan-cawapres
…kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...
Opini
• 06 Apr 2026
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Opini
• 18 Aug 2023
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli
literasihukum.com/proporsional-tertutup-dan-terbuka
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Opini
• 18 Apr 2024
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Opini
• 28 May 2025
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
…Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini
• 15 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah
…menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...