Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~22ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Nov 2025
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
literasihukum.com/hak-pilih-suku-baduy-anomali-demokrasi-antara-konstitusi-dan-hukum-adat
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Opini
• 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 14 Feb 2024
Good Governance: Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel
literasihukum.com/pelaksanaan-pelayanan-publik-good-governance
…urgensi asas good governance dalam pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan publik.
Opini
• 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
…ah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Opini
• 09 Apr 2023
Minimnya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)
literasihukum.com/minim-perlindungan-lingkungan-hidup
Literasi Hukum - Artikel ini membahas minimnya perlindungan lingkungan hidup, kontroversi dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200...
Opini
• 11 Apr 2025
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Opini
• 18 Apr 2024
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Opini
• 13 Feb 2024
Paradigma Yuristokrasi
literasihukum.com/paradigma-yuristokrasi-dalam-hukum
Paradigma yuristokrasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses peradilan dan keadilan, dengan merendahkan peran masyarakat umum.
Opini
• 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.