Menampilkan 11–17 dari 17 hasil
· ~6ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 15 Feb 2023
Akuisisi Bank: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
literasihukum.com/perlindungan-nasabah-akuisisi-bank
Ditulis oleh: Defian Putri Tiara (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka) Apa itu Perlindungan Hukum? Sebelum sampai pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Akuisisi...
Opini
• 09 Mar 2024
Is Nominee Arrangement Permissible in Co-operative Asset Ownership?
literasihukum.com/is-nominee-arrangement-permissible
This article discusses the Nominee Arrangement in the Ownership of Cooperative Assets, the gap between regulations related to the recording of assets owned by Cooperatives and practices in the field t...
Opini
• 17 Feb 2024
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
literasihukum.com/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Opini
• 13 Feb 2024
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Opini
• 05 Jan 2026
Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
literasihukum.com/membedah-peta-jalan-swasembada-pangan-pemerintahan-prabowo-gibran
Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.
Opini
• 18 Mar 2026
Ketika Pembangunan Menormalisasi Kerusakan Lingkungan
literasihukum.com/ketika-pembangunan-menormalisasi-kerusakan-lingkungan
Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi konstitusional.
Opini
• 19 Mar 2026
Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?
literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.
Pasang Iklan