Konsep Joint Physical Custody terkait Hak Asuh Anak Akibat dari Perceraian Kedua Orang Tuanya
Artikel ini membahas tentang Konsep Joint Physical Custody terkait Hak Asuh Anak Akibat dari Perceraian Kedua Orangtuanya.
Pencarian
“Konsolidasi Pemerintahan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
…an dalam Putusan Nomor 21/PUU-XXIII/2025, yang lagi-lagi menyorot borok dalam tata kelola pemerintahan. Secara normatif, dasar larangan ini sangat jelas, yakni Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Aturan ini mengharamkan menteri mendu…
Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun
…alon, surat keterangan tidak pernah dipidana, hingga surat pengunduran diri dari instansi pemerintahan/BUMN/BUMD. Penutupan akses ini memicu pertanyaan serius mengenai dasar hukum keputusan KPU dan dampaknya terhadap prinsip transparansi da…
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...
Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas
…u kota yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan berdekatan dengan pusat-pusat aktivitas pemerintahan. Karena itu, pengaturan di lapangan tidak hanya menyasar keamanan peserta aksi, tetapi juga kelancaran arus kendaraan dan aktivitas warga…
KPK: Fadia Arafiq Ngaku Musisi Dangdut, Tak Paham Kelola Pemda
…kap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tidak memahami persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah karena berlatar belakang sebagai musisi dangdut, bukan birokrat. Pernyataan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Ase…
