Pencarian

“HAM & Demokrasi”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Materi Hukum 27 Jul 2025 literasihukum.com/sistem-presidensialisme-dalam-panduan-environmental-ethics

Sistem Presidensialisme dalam Panduan Environmental Ethics

…bukaan hutan, eksploitasi tambang, pembangunan jalan tol, dan industrialisasi pangan yang hampir selalu berarti pengorbanan daya dukung bumi. Etika lingkungan hadir sebagai kritik terhadap ideologi developmentalisme. Ia bukan sekadar wacana…

Oleh Miftakhul Shodikin
Berita 19 Jul 2025 news.literasihukum.com/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-mulai-2029-sistem-lima-kotak-berakhir

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir

…ahun 2029. Putusan yang mengabulkan sebagian permohonan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini merumuskan model baru keserentakan pemilu. Nantinya, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 17 Sep 2025 news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

…u hak koreksi. "Melegitimasi pembungkaman melalui hukum adalah bentuk kemunduran terhadap demokrasi karena menghalangi praktik jurnalisme profesional dan kritis,” tegasnya. Pihak Amran sendiri mempermasalahkan penggunaan kata "Busuk" yang d…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 14 Apr 2026 news.literasihukum.com/anwar-usman-akhiri-masa-jabatan-hakim-mk-ungkap-suka-duka

Anwar Usman Kenang Suka Duka 15 Tahun Jadi Hakim MK

…hakim konstitusi tidak pernah ringan. Ia menegaskan, setiap putusan yang dijatuhkan hakim hampir selalu menyisakan kekecewaan dari salah satu pihak. Karena itu, menjadi hakim berarti harus siap menghadapi tekanan, kritik, bahkan penolakan,…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 02 Mar 2026 news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.