UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
Pencarian
“Pencabutan Hak Politik Koruptor”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
…ndengarkan jawaban Termohon, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya Daerah Pem…
Memahami 3 Perbedaan Antara Peraturan dan Keputusan
Pelajari perbedaan utama antara peraturan dan keputusan dalam konteks hukum serta penerapannya secara jelas dan ringkas.
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
…Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Menelusuri 13 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif
Artikel ini menelusuri perbedaan KUHP lama dan KUHP Baru. Mau tau apa yang membedakannya? Yuk Simak penjelasan berikut!
Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman
Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.
Hakim: Riva Siahaan Tetap Dipidana Meski Tak Nikmati Uang
JAKARTA, Literasi Hukum – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tetap menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produ…
Sanksi bagi Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Peradilan Militer
…dasar konstitusional yang kuat. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan militer. Selain itu, pengaturan teknis mengenai proses p…
Hukum Perdata di Indonesia
…ku I: Orang Buku ini mengatur tentang status dan kapasitas individu dalam hukum, termasuk hak-hak keperdataan, perkawinan, dan hubungan keluarga. Hal-hal penting yang diatur da
