Analisis Perjanjian 50 M Anies-Sandi
Literasi Hukum - Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan kader partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno dan kader partai Golkar Erwin soal Perjanjian 50 M Anies-Sandi. Pasalnya, keduanya meny...
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Literasi Hukum - Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan kader partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno dan kader partai Golkar Erwin soal Perjanjian 50 M Anies-Sandi. Pasalnya, keduanya meny...
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
NUSA TENGGARA BARAT, LITERASIHUKUM.COM - Penayangan film "Pesta Babi" dalam kegiatan nonton bareng pada Kamis, 7 Mei 2026 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat dibubarkan oleh pihak kampus…
Jakarta, Literasi Hukum - Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mand...
Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...
Literasi Hukum - Sebuah pemandangan kontras tersaji di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (24/12/2025). Di tengah sorot lampu dan kawalan ketat, tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 disusun menyerupai benteng pertahanan de…
…uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya
…wer, contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan whistleblower, serta dasar hukum yang melindungi whistleblower di Indonesia. Pembahasan ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus KS di FH UI yang memicu perhatian publik.
JAKARTA, Literasi Hukum – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t…