Berita • 13 Feb 2023

Analisis Perjanjian 50 M Anies-Sandi

news.literasihukum.com/analisis-perjanjian-50-m-anies-sandi

Literasi Hukum - Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan kader partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno dan kader partai Golkar Erwin soal Perjanjian 50 M Anies-Sandi. Pasalnya, keduanya meny...

Berita • 17 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly

Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Berita • 17 May 2024

DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan

news.literasihukum.com/dpr-abaikan-masukan-publik-revisi-uu-mk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Opini • 10 Jun 2023

Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital

literasihukum.com/kelompok-kepentingandemokrasidigital

Literasi Hukum - Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak...

Opini • 29 Dec 2025

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

literasihukum.com/pilkada-langsung-vs-dprd-demokrasi-lokal

Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Opini • 24 May 2024

Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi

literasihukum.com/masifnya-presiden-jokowi-di-masa-lame-duck

Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.

Opini • 14 Feb 2024

Stop Jual Suara! Larangan Keras Money Politic dalam UU Pemilu

literasihukum.com/larangan-money-politic-di-pemilu

Artikel ini membahas mengenai Money Politic di era pemilu berdasarkan UU Pemilu

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.