Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…t ini, masih ada upaya untuk mengarahkan pelaku usaha untuk berpindah ke jenis usaha yang legal, dan penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Peraturan Daerah Bali dapat diunduh di: https:…
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
…re Kristian, selaku kuasa hukum Termohon, memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum dan permohonannya tidak jelas atau obscuur
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
…l meredam krisis secara instan di lapangan. Sebagai lembaga peradilan, ICJ tidak memiliki legal enforcement atau pasukan eksekutor untuk memaksakan putusannya. Akibatnya, junta militer Myanmar dengan mudah mengabaikan perintah tindakan seme…
…pemohon, yang sebagian besar merupakan mahasiswa, dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan UU tersebut. Kini, nasib UU TNI yang kontroversial berada di tangan sembilan hakim konstitusi. Pertarungan Legal S…
Tetangga berisik, parkir sembarangan, pohon merusak rumah, sampai polisi tidur ilegal — kenali 7 pasal hukum yang melindungi hak Anda sebagai warga.
…rannya dalam kacamata hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis-Jenis Parkir Parkir yang Sah/Legal Parkir yang sah atau legal adalah penyelenggaraan jasa parkir yang diperbolehkan dan diakui secara hukum. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Lalu Lint…
…Selain komposisi anggota, Albert Wirya juga menggarisbawahi urgensi dari kedudukan hukum (legal standing) tim reformasi itu sendiri. Ia berpendapat bahwa tim ini harus dibentuk melalui produk hukum yang kuat, seperti Peraturan Presiden (Per…
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
