Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 75 · Tahun 2023 • 21 Jul 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

literasihukum.com/peraturan/6248/perubahan-atas-peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-66-tahun-2022-tentang-rencana-kerja-pembangunan-daerah-rkpd-kabupaten-tanah-laut-tahun-2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Opini • 19 Mar 2026

Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?

literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi

Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.

Materi Hukum • 28 May 2024

Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023

literasihukum.com/eksepsi-error-in-objecto-dalam-perkara-perdata

Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Materi Hukum • 05 Feb 2024

Peradilan untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan

literasihukum.com/peradilan-untuk-konflik-pertanahan

Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.

Berita • 15 May 2024

Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU

news.literasihukum.com/status-erick-hendrawan-septian-putra

Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/fleksibilitas-tanpa-keadilan-tantangan-hukum-ketenagakerjaan-pasca-uu-cipta-kerja

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Materi Hukum • 24 Apr 2024

Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

literasihukum.com/makna-dissenting-opinion-perkara-phpu-pilpres

Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.

Kamus Hukum

Administrasi perkara

literasihukum.com/kamus-hukum/9/administrasi-perkara

…emenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.