Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Pencarian
“Penyusunan UU”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam
Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap
Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran
…Hukum — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah merampungkan tugas penyusunan rekomendasi reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyebut hasil kerja tersebut sege…
Rekonstruksi Hukum Pidana Siber Indonesia di Era AI dan Deepfake
Artikel ini mengkritisi kekosongan regulasi AI pada UU ITE dan KUHP 2026, serta mengusulkan persona hukum semi-otonom untuk menutup gap deepfake di Indonesia.
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Literasi Hukum - Di tengah gegap gempita penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebuah anomali tata negara sedang dipentaskan secara terbuka. Di satu sisi, negara memproyeksikan wajah filantropis melalui gelontoran d…
Strategi Pledoi Elite: Teknik Menang Perkara di Pengadilan
…dan tidak ada argumen yang tersisa yang belum diantisipasi.” Workflow Map: Tahapan Penyusunan Strategis Ikuti alur kerja ini secara berurutan untuk memastikan kohesi narasi dari analisis berkas hingga pembacaan di persidangan. # Taha…
Somasi Perdata: Prosedur Sah & Kekuatan Pembuktian di Pengadilan
Pelajari prosedur sah, kekuatan pembuktian, dan syarat efektif somasi perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru
KPK menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah lima ketentuan pelaporan gratifikasi, termasuk batas wajar dan tugas UPG.
