Bukan Sekadar Pantangan, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Aturan Ikan Larangan
Artikel ini membahas aturan ikan larangan yang berkembang di kehidupan masyarakat beberapa daerah, mulai dari latar belakangnya hingga peluang penguatannya.
Pencarian
“Budaya”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
12 Mitos Hukum yang Dipercaya Banyak Orang — Ini Faktanya
Dari meterai sampai hutang dipenjara — 12 mitos hukum sehari-hari yang ternyata salah besar. Cek faktanya sebelum salah langkah. Literasi hukum untuk semua.
Sejarah Konstitusi: Sebuah Tinjauan Mendalam
…ap negara memiliki konstitusi mereka sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan budaya mereka. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat, yang ditulis pada tahun 1787, adalah salah satu konstitusi tertua yang masih berlaku hingga saat…
MK Batasi Amicus Curiae Pilpres 2024, Putusan Diumumkan 22 April!
…Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini datang dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh budaya, seniman, advokat, dan mahasiswa, menunjukkan minat komunitas yang besar dalam proses hukum ini. Saat ini, pengadilan sedang melaksanakan seran…
Hukum Perdata di Indonesia
…yang panjang dan kompleks, terutama dipengaruhi oleh berbagai periode pemerintahan dan kebudayaan yang berbeda. Hukum perdata modern di Indonesia sebagian besar berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan pen…
Putusan MK No. 58/PUU-VI/2008
…19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; penjajahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya; Mohamad Yusuf Hasibuan; Reiza Aribowo; Prof. DR. Sri Soemantri; Hak Uji Materiil sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai; vero…
Apa Itu Ibu Kota Politik? Ini Penjelasan Resmi KSP soal Target IKN 2028
…tik' tidak berarti akan ada pembagian fungsi ibu kota lain, seperti ibu kota ekonomi atau budaya, yang terpisah dari IKN. "Sebetulnya bukan berarti akan ada ibu kota politik lalu ibu kota ekonomi, atau ibu kota lain-lain. Enggak, enggak beg…
Putusan MK No. 37/PUU-VIII/2010
…n civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
Putusan MK No. 39/PUU-VIII/2010
…n civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
Putusan MK No. 58/PUU-VIII/2010
…as; Yayasan Salafiyah Pekalongan; UU YAyasan; Yayasan santa maria; Hak ekonomi sosial dan budaya; Pasal 26 ayat (1) Deklarasi universal hak asasi manusia; Hak atas pendidikan; UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; Bantuan dana s…
