UTS/UAS HTN & HAN (Paket 3)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 3 dari 3 (40 soal).
Pencarian
“Analisis Cost-Benefit”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Peran Penting Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
…an karya tulis yang dibuat oleh para ahli di bidang hukum atau bidang lainnya yang berisi analisis, penafsiran, ataupun kritik terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan hukum atau bidang lainnya. Naskah ini biasanya dibuat oleh para ah…
Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
…reformasi elektoral dan demokrasi di Indonesia? Artikel ini akan membedah secara mendalam analisis yang disajikan oleh Djayadi Hanan, Tri Sulistianing Astuti, dan Luthfi Widagdo Eddyono untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial tersebut.…
Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik
Literasi Hukum - Menganalisis lonjakan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi sebagai cerminan krisis legislasi formalistik. Apakah ini tanda demokrasi yang hidup atau kegagalan proses pembentukan undang-undang di Indonesia? Simak ana…
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
…njian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
…lam posisi dan kewenangan PBPI dalam konteks penyelenggaraan turnamen Padel, merujuk pada analisis normatif terhadap ketentuan UU 11/2022 dan profil hukum PBPI itu sendiri. Krisis Identitas Yuridis: Spesifisitas sebagai Syarat Mutlak Legiti…
Lemahnya Pemberantasan Pencucian Uang
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Dampak Eskalasi AS-Iran: Ancaman Nyata bagi Ketahanan Pangan Indonesia
…si AS-Iran ancam pangan RI! Selat Hormuz terblokade, harga pupuk & energi melonjak. Simak analisis ketahanan pangan kita.
