Menampilkan 91–100 dari 149 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Aug 2025
Fenomena Bendera One Piece di HUT RI: Melanggar Hukum atau Kritik Sosial?
literasihukum.com/hukum-kibar-bendera-one-piece
…e Piece di HUT RI. Apakah ini melanggar hukum? Simak analisis yuridis lengkap berdasarkan UUD 1945 dan UU Bendera, serta maknanya sebagai kritik sosial.
Materi Hukum
• 05 Aug 2025
Das Sein dan Das Sollen: Memahami Jurang Antara Aturan Hukum dan Kenyataan di Indonesia
literasihukum.com/das-sein-dan-das-sollen-memahami-jurang-antara-aturan-hukum-dan-kenyataan-di-indonesia
"Peraturannya sih bagus, tapi praktiknya di lapangan nol besar!" Literasi Hukum - Kalimat di atas mungkin sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan sendiri. Ketika melihat pengendara motor melawan...
Opini
• 01 Aug 2025
Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden
literasihukum.com/amnesti-dan-abolisi-memahami-hak-prerogatif-presiden
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Opini
• 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Opini
• 03 Sep 2025
Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik
literasihukum.com/negara-hukum-tempat-nyawa-cuma-seharga-sidang-etik
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik internal.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Opini
• 03 Dec 2025
Hak Prerogatif Presiden dan Rasa Keadilan Publik: Rehabilitasi Eks-Dirut ASDP di Tengah Polemik
literasihukum.com/rehabilitasi-prabowo-eks-dirut-asdp
Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 2019-2024
Opini
• 08 Nov 2025
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
literasihukum.com/hak-pilih-suku-baduy-anomali-demokrasi-antara-konstitusi-dan-hukum-adat
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Opini
• 01 Aug 2025
Proyek Strategis Nasional sebagai Kolonialisme Baru: Ancaman terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat
literasihukum.com/proyek-strategis-nasional-sebagai-kolonialisme-baru-ancaman-terhadap-hak-konstitusional-masyarakat-adat
Indah Pebrina Batubara adalah mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan hukum. Tertarik menulis tentang ketidakadi...
Opini
• 05 Sep 2025
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.