Menampilkan 91100 dari 149 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 03 Aug 2025
Fenomena Bendera One Piece di HUT RI: Melanggar Hukum atau Kritik Sosial?
literasihukum.com/hukum-kibar-bendera-one-piece
…e Piece di HUT RI. Apakah ini melanggar hukum? Simak analisis yuridis lengkap berdasarkan UUD 1945 dan UU Bendera, serta maknanya sebagai kritik sosial.
Materi Hukum • 05 Aug 2025
Das Sein dan Das Sollen: Memahami Jurang Antara Aturan Hukum dan Kenyataan di Indonesia
literasihukum.com/das-sein-dan-das-sollen-memahami-jurang-antara-aturan-hukum-dan-kenyataan-di-indonesia
"Peraturannya sih bagus, tapi praktiknya di lapangan nol besar!" Literasi Hukum - Kalimat di atas mungkin sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan sendiri. Ketika melihat pengendara motor melawan...
Opini • 01 Aug 2025
Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden
literasihukum.com/amnesti-dan-abolisi-memahami-hak-prerogatif-presiden
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Opini • 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Opini • 03 Sep 2025
Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik
literasihukum.com/negara-hukum-tempat-nyawa-cuma-seharga-sidang-etik
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik internal.
Berita • 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Opini • 03 Dec 2025
Hak Prerogatif Presiden dan Rasa Keadilan Publik: Rehabilitasi Eks-Dirut ASDP di Tengah Polemik
literasihukum.com/rehabilitasi-prabowo-eks-dirut-asdp
Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 2019-2024
Opini • 08 Nov 2025
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
literasihukum.com/hak-pilih-suku-baduy-anomali-demokrasi-antara-konstitusi-dan-hukum-adat
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Opini • 01 Aug 2025
Proyek Strategis Nasional sebagai Kolonialisme Baru: Ancaman terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat
literasihukum.com/proyek-strategis-nasional-sebagai-kolonialisme-baru-ancaman-terhadap-hak-konstitusional-masyarakat-adat
Indah Pebrina Batubara adalah mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan hukum. Tertarik menulis tentang ketidakadi...
Opini • 05 Sep 2025
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.