Opini • 09 May 2026

Monopoli di Balik Kandang: Kartel Ayam Hukum Persaingan Usaha

literasihukum.com/monopoli-di-balik-kandang-kartel-ayam-hukum-persaingan-usaha

Analisis mendalam praktik kartel ayam dan integrasi vertikal yang mematikan peternak mandiri dalam perspektif UU 5/1999 serta KPPU.

Opini • 25 Apr 2026

Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara

literasihukum.com/makan-bergizi-gratis-dan-ujian-keberpihakan-negara

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.

Opini • 16 Mar 2026

Ketahanan Rumah Tangga: Benteng Hadapi Krisis Pangan Dan Energi?

literasihukum.com/membangun-benteng-ketahanan-dari-rumah-untuk-menghadapi-krisis-energi-dan-pangan

…ngan dari rumah: optimalkan lahan, diversifikasi pangan lokal, hemat energi, kelola stok. Mandiri & berkelanjutan!

Opini • 22 Jan 2024

Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI

literasihukum.com/amandemen-uud-1945-penguatan-bakamla

Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...

Opini • 05 Jan 2026

Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

literasihukum.com/membedah-peta-jalan-swasembada-pangan-pemerintahan-prabowo-gibran

Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.

Opini • 27 Feb 2023

KPPU dan Urgensi Penguatan Status Kelembagaannya

literasihukum.com/penguatan-kppu

Literasi Hukum - Pernahkah kamu mendengar lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)? Artikel ini menjelaskan mengenai urgensi penguatan status kelembagaan KPPU. Dalam ketentuan Pasal 30 sampa...

Opini • 21 Feb 2024

Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat

literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat

Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.

Opini • 24 Jan 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-1

literasihukum.com/serba-serbi-hukum-pidana-bagian-i

Artikel ini berisi tentang serangkaian serba-serbi Hukum Pidana: Bagian I yang akan menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

Opini • 21 Feb 2023

Regulasi dan Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Komparasi Negara Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat

literasihukum.com/perlindungan-saksi-dan-korban

Literasi Hukum - Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari pelak...

Opini • 25 Aug 2023

Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya

literasihukum.com/problematika-hukum-acara-pidana

Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...