Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~11ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Aug 2025
Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli
…membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Opini
• 08 Jan 2024
Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Larangan MK Terlanjur Dilangar?
literasihukum.com/rangkap-jabatan-wakil-menteri
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Namun, putusan tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga masih...
Opini
• 03 Sep 2025
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
• 20 Dec 2024
Kabinet Obesitas Prabowo – Gibran
literasihukum.com/kabinet-obesitas-prabowo-gibran
Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabi...
Opini
• 04 Aug 2024
Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
literasihukum.com/implikasi-hukum-surat-edaran-nomor-ahu-ah-02-37-tahun-2024-dalam-pengangkatan-perpindahan-dan-perpanjangan-jabatan-notaris
Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.
Opini
• 24 Dec 2025
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Opini
• 18 Oct 2023
Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden
literasihukum.com/dissenting-opinion-putusan-mahkamah-konstitusi
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah K...
Opini
• 17 Dec 2025
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
Opini
• 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.