OTT KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Jateng. KPK menduga perkara terkait PBJ, termasuk outsourcing di Pemkab Pekalongan.
Pencarian
“Pekalongan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 3
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan
…kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing Pemkab Pekalongan.
KPK: Fadia Arafiq Ngaku Musisi Dangdut, Tak Paham Kelola Pemda
KPK menyebut Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku berlatar musisi dangdut dan tak paham tata kelola pemda. KPK menilai itu tak membenarkan dugaan korupsi.
Opini 2
Ancaman Pemecatan dan Kebebasan Politik Pekerja dalam Pilkada
Artikel ini membahas dugaan ancaman pemecatan terhadap pekerja outsourcing dalam Pilkada Pekalongan serta kaitannya dengan kebebasan politik, hak pekerja, dan penyalahgunaan relasi kuasa.
Asas Litis Finiri Oportet Dalam Suatu Perkara Perdata
Artikel ini membahas tentang pengertian singkat dari asas litis finiri oportet dan penerapannya dalam suatu perkara perdata.
Materi Hukum 1
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPerubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 30C Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 30C Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Peka…
Putusan MK 3
Putusan MK No. 65/PHPU.D-VIII/2010
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/wakil Walikora Terpilih Kota Pekalongan Pemohon : H. Abu Almafachir dan Masrof Kuasa Pemohon : Taufiq, S.H., M.H., dan Rachmat Prijohartono, S.H. Termohon : KPU Kota Pekalongan Ditolak Seluruhnya…
Putusan MK No. 165/PHPU.D-VIII/2010
…emohon : Kabel Saragih dan Mulyono Termohon : KPU Kab. Simalungun Ditolak Seluruhnya kota pekalongan, abu almafachir, tanggungan utang. tunggakan utang, kredit usaha tani, cuti, penggelembungan DPT, imparsial, sosialisasi pemilukada, melawa…
Putusan MK No. 58/PUU-VIII/2010
…Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Yayasan Salafiyah Pekalongan; 2. Yayasan Santa Maria Pekalongan Dikabulkan Sebagian Sistem pendidikan nasional; H. Machmud Masjkur; Suster maria bernardine, Snd., S.H.;…
