Database Putusan MK
Database Putusan Mahkamah Konstitusi
Cari putusan berdasarkan nomor perkara, pemohon, pokok perkara, jenis perkara, tahun, atau amar putusan dalam format yang lebih mudah dipindai.
Total basis data
4,399
Seluruh putusan yang sudah tersimpan di basis data lokal.
Hasil pencarian
4,399
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
29 Apr 2026
Tanggal putusan terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Jenis perkara
5
Kategori perkara yang tersedia dalam basis data lokal.
Filter pencarian
Database Putusan MK
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Putusan MK
Hasil putusan
Menampilkan 241–260 dari 4,399 dokumen.
Halaman 13 dari 220
PHPU
325/PHPU.BUP-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PESAWARAN Tahun 2024
Pemohon
Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb
Amar singkat
Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dit...
Kata kunci
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PESAWARAN Tahun 2024
PUU
70/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
Leonardo Olefins Hamonangan
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
kriteria dan persyaratan lowongan pekerjaan yang mengutamakan/ memprioritaskan persyaratan tertentu
PUU
63/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan da...
Pemohon
Frendys Eka Lukiputra
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
eksekusi putusan perkara perdata
PUU
62/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
Ericko Wiratama Sinuhaji, S.H.
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
Tempat Magang sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat
PUU
53/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Pemohon
Alfonsus Salomo Rafel Sihombing, Mikhael Pandya Dewanata dan Milha Niami Maulida
Amar singkat
1.Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.
Kata kunci
wewenang jaksa pengacara negara dengan batasan yang tidak jelas dan berpotensi abuse of power
PUU
51/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon
Zidane Azharian Kemalpasha (Pemohon I), Kaila Juliana Rifalda (Pemohon II), dan Ilhan Julian Rifaldo (Pemohon III)
Amar singkat
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
pengertian dokumen elektronik dan mekanisme aset digital
PUU
50/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon
Kurniani
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
pemeriksaan korban pada pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama
PUU
49/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pemohon
Daud Salama, S.H., M.H.
Amar singkat
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
Masa jabatan hakim ad hoc
PUU
42/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah da...
Pemohon
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
Amar singkat
1.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak da...
Kata kunci
sistem recall
PUU
135/PUU-XXII/2024 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pene...
Pemohon
Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem
Amar singkat
Dalam Provisi Menolak permohonan Provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom...
Kata kunci
konstitusionalitas pemilu serentak dengan sistem lima kotak
PUU
112/PUU-XXII/2024 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon
Aniek Trisilowati (Pemohon I), Indri Marini Akbar (Pemohon II), Donny (Pemohon III), dan Ida Achira Handajanti (Pemohon IV)
Amar singkat
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Kata kunci
jangka waktu laporan kepailitan
PUU
83/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Mohammad Arijal Aqil (Pemohon I), Nova Auliyanti Faiza (Pemohon II), Shanteda Dhiandra (Pemohon III), Bisma Halyla Syifa Pramuji (Pemohon IV), dan Berliana Anggita Putri, S.H. (Pemohon V)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
(UU TNI) tidak memenuhi kategori sebagai RUU dalam keadaan darurat atau mendesak, proses pembentukan UU tidak ada Meanin...
PUU
65/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.M., M.I.KOM., M.H.MIL.
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
frasa “dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan”
PUU
86/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pemohon
PUTRA ARISTA PRATAMA L, ST
Amar singkat
Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Kata kunci
pembatasan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
PUU
85/PUU-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Ahmad Soffan Aly
Amar singkat
1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004...
Kata kunci
Supremasi Sipil
SKLN
1/SKLN-XXIII/2025 • 26 Jun 2025
Isu perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan
Amar singkat
1.Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 ditarik kembali; 3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penar...
Kata kunci
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegaka...
PUU
55/PUU-XXIII/2025 • 05 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Christian Adrianus Sihite, S.H. (Pemohon I), Noverianus Samosir, S,H. (Pemohon II), dan Agam Firdaus (Pemohon III)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pembahasan RUU TNI tidak transparan
PUU
74/PUU-XXIII/2025 • 05 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG (Pemohon I), SATRIO ANGGITO ABIMANYU (Pemohon II), Irsyad Zainul Mutaqin (Pemohon III), BagusPutra Handika Pradana (Pemohon IV)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
RUU TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3
PUU
58/PUU-XXIII/2025 • 05 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Hidayatuddin (Pemohon I) dan Respati Hadinata (Pemohon II)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
pembahasan RUU TNI tidak transparan
PUU
79/PUU-XXIII/2025 • 05 Jun 2025
Isu perkara
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pemohon
Endrianto Bayu Setiawan (Pemohon I), Raditya Nur Sya’bani (Pemohon II), Felix Rafiansyah Affandi (Pemohon III), Dinda Rahmalia (Pemohon IV), Muhamad Teguh Pebrian (Pemohon V), dan Andrean Agus Budiyanto (Pemohon VI)
Amar singkat
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kata kunci
proses pembentukannya tidak sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dwifungsi TNI
