Banggar DPR Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Banggar DPR mendorong APBN 2027 diarahkan pada hilirisasi, industrialisasi, dan penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Pencarian
“Banggar DPR Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Daftar Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027, Siapa Tertinggi?
...PKP Rp96 triliun hingga BPJPH Rp1,3 triliun, ini daftar lengkap usulan tambahan anggaran 2027 dari seluruh kementerian dan lembaga.
Banggar DPR: Transfer ke Daerah 2027 Harus Berdampak pada Pelayanan Publik
Banggar DPR menekankan Transfer ke Daerah 2027 sebesar 2,55–2,79 persen PDB harus berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan.
Opini 40
Lihat semua di OpiniRevisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
...ini memang menjadi salah satu agenda Prolegnas 2026, di mana prosesnya sedang bergulir di DPR. Namun, alih-alih berjalan terbuka dan partisipatif, proses tersebut kini berada di persimpangan krusial dan diwarnai oleh tarik menarik kepenting...
Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
...terasi Hukum - Di tengah gegap gempita penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebuah anomali tata negara sedang dipentaskan secara terbuka. Di satu sisi, negara memproyeksikan wajah filantropis melalui gelontoran dan...
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumChecklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Sebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
...dak adanya data lapangan yang membuktikan bahwa angka-angka ini realistis. Bahkan anggota DPR sendiri mengakui roadmap-nya masih 'buta' dan belum jelas sama sekali. “Kami sebagai mitra belum pernah mendapatkan satu gambaran yang...
Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Pelajari 12 klausul kontrak kerja yang wajib dicek sebelum tanda tangan, dari status PKWT, upah, lembur, cuti, BPJS, hingga penalti resign pekerja.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029
