KPU Bantah Pengurangan Suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah
KPU bantah pengurangan suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa tuduhan tidak beralasan.
Pencarian
“Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara, Polisi Bekuk Dua Pelaku Bermotif Dendam
Ketua DPC Partai Golkar Maluku Tenggara tewas ditikam usai mendarat di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi amankan dua pelaku dengan dugaan motif dendam.
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Opini 40
Lihat semua di OpiniSengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
...membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Pemberlakuan Upah Minimum bagi Pekerja/Buruh di Usaha Mikro dan Kecil
...uruh di Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Indonesia. Pengertian Upah Minimum Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 20...
Materi Hukum 38
Lihat semua di Materi HukumPengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan
Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
...h Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawe...
Perubahan atas Perbup Buton Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Buton Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DP...
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Putusan MK 40
Lihat semua di Putusan MKPutusan MK No. 26/SKLN-V/2007
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara & Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara TERHADAP Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, G...
Putusan MK No. 19/PUU-X/2012
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. Ditolak Muh. Ridwan Za...
Putusan MK No. 8/PHPU.D-VIII/2010
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buton Utara Pemohon : Hj. Sumarni dan Abu Hasan Kuasa Pemohon : Victor Nadapdap, S.H., MM., dkk Termohon : KPU Kab. Buton Utara Tidak Dapat Diterima Su...
Kamus Hukum 2
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum
