UU ITE, Hasutan Kebencian, dan Batas Sah Kritik Publik
Penegakan UU ITE harus membedakan kritik keras dari hasutan kebencian agar ruang demokrasi dan perlindungan kelompok rentan sama-sama terjaga.
Kanal Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Pejabat”. Hapus pencarian untuk kembali ke daftar opini terbaru.
Topik
Filter
Reset semua
Opini Terbaru
15 tulisanMasuk DPO: Kapan Seseorang Resmi Jadi Buronan?
Status DPO bukan vonis bersalah. Pahami kapan seseorang resmi menjadi buronan, dasar hukumnya, dan batas peran masyarakat dalam proses pencarian.
Korban Memaafkan Pelaku, Apakah Proses Pidana Berhenti?
Korban memaafkan pelaku tidak otomatis menghentikan proses pidana. Pahami batas delik aduan, pencabutan laporan, dan keadilan restoratif.
Reformasi Partai Politik dan Kualitas Demokrasi di Indonesia
Reformasi partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi internal, transparansi keuangan, kaderisasi, dan rekrutmen calon pejabat publik di Indonesia.
Saat ASN Dituntut Santun, Mengapa Gaya Komunikasi "Unfiltered" Pejabat Atas Justru Dimaklumkan?
Paradoks Etika dalam Ruang Publik Pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dimana birokrasi Indonesia menghadapi standar moral yang semakin rigid.
Reformasi Praperadilan KUHAP Baru yang Belum Tuntas
Enam bulan pelaksanaan KUHAP baru menunjukkan perluasan objek praperadilan. Namun, pengawasan yudisial masih datang setelah hak warga terlanjur dilanggar.
Dialektika Perlawanan: Antara Kesantunan Prosedural Gandhi dan Radikalitas Kontekstual Tan Malaka
Peristiwa Pembubaran diskusi pejabat publik di UGM beberapa waktu lalu telah membuka pandangan mengenai batas moral dalam aktivisme politik di Indonesia.
Pengakuan Ketua BEM FH UBK: Antara Demo, Uang Rp20 Juta, dan area hukum yang kabur
Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengaku menerima uang Rp20 juta dari oknum yang diduga aparat kepolisian.
Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Sudah Tidak Relevan
Pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP 2023 tidak sejalan dengan prinsip kriminalisasi modern, negara hukum demokratis, dan perkembangan HAM.
Business Judgment Rules; Pelindung bagi Direktur dalam Perseroan
Direktur mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun, keputusan ini sering menimbulkan resiko bisnis.
Perluasan Kewenangan Polri: Kebutuhan Penegakan Hukum atau Ancaman bagi Checks and Balances?
Perluasan kewenangan Polri merupakan konsekuensi dari perkembangan kejahatan modern, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas ancaman ter...
Jebakan KPR dan Perumahan Mangkrak yang Merugikan Konsumen
Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah fenomena perumahan mangkrak. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan dalam permasalahan ini.
KASN Dihapus: Urgensi Lembaga Independen Pengawas ASN
Reformasi birokrasi Indonesia selama beberapa dekade terakhir menempatkan KASN sebagai salah satu pilar utama pengawasan sistem merit.
