World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kemba...
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Rumah Pejabat Dijarah Massa: Bagaimana Pandangan Hukum Pidana?
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pencurian.
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras
Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo
Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.
Ketika Hak Bersuara Berujung Chaos: Siapa Dalang di Balik Demo Ricuh?
Membahas tentang aksi demo bulan agsutus dan polemik didalamnya mulai dari isu ditunggangi dan provokasi oleh elite politik untuk memecah belah rakyat
Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi
Membahas transformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis
Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.
