Civil Law

Hukum perdata adalah sistem hukum di mana hukum dan peraturan dikodifikasi dan dituliskan, alih-alih mengandalkan terutama pada preseden kasus seperti hukum umum. Sistem ini paling sering ditemukan di negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Kode Napoleon Prancis, termasuk banyak bagian Eropa dan Amerika Latin. Hukum perdata sangat bergantung pada undang-undang dan kode yang terperinci untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam keputusan hukum. Tidak seperti hukum umum, ia tidak terlalu mementingkan putusan pengadilan sebelumnya. Dalam sistem hukum perdata, hakim biasanya memiliki lebih sedikit fleksibilitas untuk mempertimbangkan keadaan individu ketika menafsirkan hukum.

Salah satu perbedaan utama antara hukum perdata dan hukum umum adalah sumber otoritas hukum. Dalam sistem hukum perdata, undang-undang dan kode adalah sumber utama otoritas. Undang-undang ini disahkan oleh badan legislatif dan memberikan aturan terperinci tentang bagaimana sengketa hukum harus diselesaikan. Hukum umum, di sisi lain, lebih bergantung pada keputusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber otoritas. Hakim dalam sistem hukum umum melihat kasus-kasus sebelumnya untuk menentukan bagaimana masalah serupa telah ditangani di masa lalu, dan menggunakan preseden ini untuk memandu keputusan mereka. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa hukum perdata cenderung lebih preskriptif daripada hukum umum, yang berarti ia memberikan aturan yang jelas yang harus diikuti. Hal ini dapat memudahkan orang untuk memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum, tetapi juga membatasi kemampuan hakim untuk mempertimbangkan keadaan individu ketika membuat putusan. Secara keseluruhan, sementara hukum perdata dan hukum umum memiliki beberapa kesamaan dalam hal tujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa hukum secara adil dan efisien, mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam hal pendekatan mereka untuk mencapai tujuan ini.

Advertisement
Read without ads.
Join Membership

Tidak seperti hukum umum, hukum perdata didasarkan pada serangkaian undang-undang dan kode terperinci yang menentukan bagaimana sengketa hukum diselesaikan. Pendekatan ini memberikan lebih banyak kejelasan dan konsistensi dalam keputusan hukum karena hakim mengandalkan hukum tertulis ini daripada putusan pengadilan sebelumnya. Hukum perdata paling sering ditemukan di negara-negara yang pernah dipengaruhi oleh Kode Napoleon Prancis, termasuk banyak bagian Eropa dan Amerika Latin. Hakim dalam sistem hukum perdata memiliki lebih sedikit fleksibilitas untuk mempertimbangkan keadaan individu ketika menafsirkan hukum, yang dapat dilihat sebagai kerugian. Namun, ketergantungan pada hukum tertulis memastikan bahwa tidak ada ambiguitas atau kebingungan tentang bagaimana sengketa hukum harus diselesaikan.

Salah satu perbedaan utama antara hukum perdata dan hukum umum adalah bahwa dalam sistem hukum umum, keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus-kasus sebelumnya membantu memandu putusan hukum di masa depan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan unik ketika menafsirkan undang-undang. Hukum umum paling sering ditemukan di negara-negara yang pernah menjadi koloni Inggris, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dalam sistem ini, hakim memainkan peran penting dalam membentuk undang-undang melalui interpretasi mereka terhadap keputusan pengadilan sebelumnya. Meskipun hal ini dapat menghasilkan putusan hukum yang lebih bernuansa, hal ini juga dapat menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian karena keputusan hukum dapat bervariasi tergantung pada interpretasi individu terhadap putusan sebelumnya. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara kedua sistem hukum ini terletak pada bagaimana mereka mendekati undang-undang dan preseden sebagai sumber otoritas hukum.

Advertisement
Read without ads.
Join Membership