Kamus Hukum

Code Civil

literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil

Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 29 Jul 2024

17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan

literasihukum.com/17-tahun-aksi-kamisan-aksi-kemanusiaan-yang-terus-menanti-datangnya-keadilan

Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Berita • 06 Mar 2026

PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025

literasihukum.com/pn-jakarta-pusat-vonis-bebas-delpedro-marhaen-dalam-perkara-hasutan-demo-2025

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/8449/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat

…paten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

literasihukum.com/peraturan/307/penyelenggaraan-ketertiban-umum-ketentraman-masyarakat-dan-perlindungan-masyarakat

…Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/7977/penyelenggaraan-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat-serta-pelindungan-masyarakat

…bupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat