“sawitisasi Papua”

Berita 26

Lihat semua di Berita

Berita · 06 May 2024 · news.literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah

KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Berita · 17 Feb 2023 · news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua

Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?

Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...

Oleh Dini Wininta Sari, S.H.

Berita · 11 Jun 2024 · news.literasihukum.com/putusan-mk-pemungutan-suara-ulang

Putusan MK: Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

…oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terkait pengisian calon anggota legislatif di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam putusannya, MK memerintahkan diadakannya Pemilihan Suara Ulang akibat adanya pelanggaran di mana calon anggota legislatif dari…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 14

Lihat semua di Opini

Opini · 14 Feb 2026 · literasihukum.com/sawatisasi-prabowo-dan-konsep-green-state-vision-oleh-opm

Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?

Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.

Oleh Miftakhul Shodikin

Opini · 27 May 2024 · literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

…mekanisme pemilihan umum yang unik dan kontroversial yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Indonesia. Sistem ini mendapatkan perhatian karena cara pelaksanaannya yang berbeda dari metode pemungutan suara langsung yang lazim digunakan…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini · 13 Nov 2025 · literasihukum.com/kasus-makar-luther-wrait-protes-otsus-gagal-papua

Sorak Merdeka di Bawah Langit Jayapura

…menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan pasal makar dalam konteks Papua.

Oleh khasan

Materi Hukum 5

Lihat semua di Materi Hukum

Materi Hukum · 09 Jun 2024 · literasihukum.com/hukum-dan-tantangan-penegakan-hak-asasi-manusia

Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Materi Hukum · 15 Aug 2023 · literasihukum.com/teori-negara-hukum-dan-teori-keadilan

Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan

Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...

Oleh Adam Ilyas

Materi Hukum · 24 Jun 2024 · literasihukum.com/memahami-extra-judicial-killing

Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial

Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.

Oleh Adam Ilyas

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan

Peraturan · Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 5 · Tahun 2023 · 06 Apr 2023 · literasihukum.com/peraturan/252379/penjaringan-aspirasi-masyarakat-pada-masa-reses-oleh-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-dan-dewan-perwakilan-rakyat-papua-barat-sisa-masa-jabatan-2019-2024-pasca-pemekaran-wilayah-di-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

…tang Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Peraturan · Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 11 · Tahun 2024 · 29 Jul 2026 · literasihukum.com/peraturan/304543/tata-cara-pembinaan-pengawasan-dan-evaluasi-terhadap-daerah-provinsi-hasil-pemekaran-daerah-provinsi-induk-dan-daerah-kabupatenkota-dalam-cakupan-wilayah-provinsi-papua-selatan-provinsi-papua-tengah-provinsi-papua-pegunungan-dan-provinsi-papua-barat-daya

Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya

…Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya

Peraturan · Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 5 · Tahun 2023 · literasihukum.com/peraturan/256193/penataan-aparatur-sipil-negara-pada-pemerintah-provinsi-papua-selatan-papua-tengah-papua-pegunungan-dan-papua-barat-daya

Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

…okrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya