Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 16 Feb 2023

Menagih Hutang 25 Juta Terancam Pidana ITE, Bisakah?

literasihukum.com/menagih-hutang-terancam-pidana-ite

…i Facebook. Apakah benar orang yang menagih hutang melalui Facebook dapat dipidana dengan UU ITE? Yuk simak penjelasan artike...

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan

Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Opini • 03 Feb 2025

Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

literasihukum.com/perkembangan-hukum-pidana-dan-kebijakan-hukum-pidana-di-indonesia

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Opini • 02 May 2026

Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital

literasihukum.com/hukum-konstitusi-dan-kelembagaan-negara

Ulasan tentang peran lembaga negara, partisipasi masyarakat, literasi digital, dan tantangan demokrasi Indonesia di era teknologi digital.

Opini • 22 Apr 2026

Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025

literasihukum.com/daluwarsa-phi-pasca-putusan-mk-132-puu-xxiii-2025

Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.

Opini • 04 Jan 2026

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik

Opini • 24 Jun 2024

Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat

literasihukum.com/menakar-implementasi-uu-tpks

Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.