Menampilkan 110 dari 158 hasil · ~46ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 08 Feb 2024
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Kamus Hukum
Otonomi daerah
literasihukum.com/kamus-hukum/889/otonomi-daerah
Otonomi daerah Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Contoh: Materi Otonomi daerah sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: U…
Opini • 04 Aug 2023
Akselerasi Peran Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum
literasihukum.com/peran-administrasi-pemerintahan
Literasi Hukum - Hubungan antara administrasi pemerintahan dan ilmu hukum sangat erat relasinya. Karena pemerintah sebagai fungsi yang merupakan organ atau alat perlengkapan negara dan diserahi tugas...
Materi Hukum • 29 Feb 2024
Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa
literasihukum.com/pengakuan-negara-pemerintahan-daerah-istimewa
…rtikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
Materi Hukum • 25 Feb 2024
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
literasihukum.com/penerapan-diskresi-dalam-pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Opini • 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini • 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Materi Hukum • 28 Mar 2025
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
literasihukum.com/administrasi-pemerintahan
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
Kamus Hukum
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
literasihukum.com/kamus-hukum/862/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Kumpulan asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum dan kecermatan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas asas-asas umum pemerintahan y…
Opini • 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
…el ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.