Menampilkan 1–10 dari 128 hasil
· ~44ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Mar 2023
Tak Selamanya Perjanjian Batal Karena Keadaan Kahar
literasihukum.com/keadaan-kahar-perjanjian-batal
Tidak semua keadaan kahar membuat perjanjian batal. Pelajari ketentuannya melalui artikel ini.
Opini
• 10 Feb 2024
Force Majeure dalam Hukum Perdata di Indonesia
literasihukum.com/force-majeure-dalam-hukum-indonesia
Artikel ini membahas tentang force majeure secara mendalam, mulai dari definisi, landasan hukum, jenis-jenis, hingga implementasinya dalam hukum di Indonesia.
Materi Hukum
• 23 Feb 2024
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Opini
• 21 May 2024
Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
literasihukum.com/telaah-kegentingan-memaksa-dalam-uu-cipta-kerja
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954
• 21 Apr 1954
Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya
…ndang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 24 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
literasihukum.com/peraturan/9338/kebijakan-dan-pengaturan-impor-barang-dalam-keadaan-tidak-baru-dan-limbah-non-bahan-berbahaya-dan-beracun
…nteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan
Instruksi Presiden (Inpres) · No. 12 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
literasihukum.com/peraturan/10592/upaya-penanganan-keadaan-tertentu-untuk-normalisasi-alur-pelayaran-pelabuhan-pulau-baai-transportasi-dan-logistik-serta-percepatan-pembangunan-di-pulau-enggano
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1950
Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)
literasihukum.com/peraturan/16674/mengadakan-tambahan-peraturan-keadaan-perang-dan-darurat-perang-keputusan-raja-tertanggal-13-september-1939-no-32-staatsblad-indonesia-tahun-1939-no-582
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950 tentang Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2024
Pedoman Keadaan Darurat Bencana
literasihukum.com/peraturan/6063/pedoman-keadaan-darurat-bencana
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Keadaan Darurat Bencana
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 74 · Tahun 1957
Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"
literasihukum.com/peraturan/15920/pencabutan-regeling-po-de-staat-van-oorlog-en-beleg-dan-penetapan-keadaan-bahaya
…4 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"